Review Dan Rekonsiliasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2017 di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

image002Undang – Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara paragraph 8 (Penilaian Kinerja) pasal  75, menyebutkan bahwa Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier dan Pasal 76 ayat  (1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. ayat  (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Dalam rangka melaksanakan amanat paragraph 8 pasal 75 dan pasal 76 tersebut, penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan:
a.     Bidang Pekerjaan
Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dan kuaritas sumber daya manusia pegawai Negeri sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.


b.     Bidang Pengangkatan dan Penempatan
Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi  dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan
kompetensi dan prestasi kerjanya.
c.     Bidang Pengembangan
Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi.
d.     Bidang Penghargaan
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasis prestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjangan prestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain'
e.     Bidang Disiplin
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja PNS dan kewajiban pegawai mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS'

Dalam Implementasinya penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ( SKP) masih megacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP tersebut mewajibkan semua PNS menyusun SKP, pelanggaran terhadap ketentuan ini kenai hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS.
PP 53 tahun 2010 tentang Displin PNS menyebutkan bahwa PNS yang diakhir tahun mencapai SKP yang ditetapkan 50% sampai dengan 25% dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan mencapai SKP dibawah 25% dijatuhi hukuman berat.

Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang disusun diawal tahun  dan penilaian capaian SKP diakhir tahun dalam prakteknya masih dijumpai adanya kesalahan-kesalahan terutama bagi pejabat yang dimutasi pada tahun berjalan. Kesalahan yang umum terjadi adalah penulisan tanggal, nama pejabat penilaian,nama atasan pejabat penilai NIP, jumlah dan lain sebagainya.
Untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Aula  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Probolinggo diselenggarakan Review dan Rekonsiliasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2017 dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pengelola kepegawaian pada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai mewakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo dalam sambutannya  menyampaikan bahwa sesuai amanat PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS wajib menyusun SKP diawal tahun dan dinilai oleh pejabat penilai/atasan langsungnya diakhir tahun atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. SKP yang disusun berdasarkan renstra dan/atau RKT hendaknya memperhatikan bahwa SKP itu harus jelas, dapat diukur baik secara kuantitas maupun kwalitasnya, relevan dengan lingkup tugasnya, kegiatan itu dapat dicapai dan memiliki tenggat waktu. Sedangkan penilaian dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan tata cara penyusuanan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam penyusuan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja. Berdasarkan hasil review kesalahan-kesalahan terdapat dihampir semua OPD. Berkas SKP dan Penilaian Prestasi Kerja yang salah dikembalikan kepada pejabat pengelola kepegawaian OPD yang bersangkutan untuk di betulkan.

Pada Kegiatan tersebut sekilas juga disampaikan tentang eLHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (eLHKPN KPK) Sesuai Surat Edaran Pimpinan KPK No.08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan KPK No.07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa terhitung tanggal 1 Januari 2017, penyampaian LHKPN mulai berlaku secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN. Untuk dapat masuk ke aplikasi e-LHKPN Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor LHKPN harus mendaftar ke pengelola e-LHKPN pada admin instansi atau admin unit kerja yang ada di BKPSDM. Untuk itu kepada semua Wajib lapor LHKPN diharuskan mengisi formulir pendaftaran (formulir bisa di download di web BKPSDM) dilampiri foto copy KTP dan dikembalikan ke BKPSDM untuk selanjutnya didaftarkan ke Pengelola e-LHKPN KPK untuk mendapatkan user name dan password.
Tata cara log in , log out, e-registrasi dan e-filing pada aplikasi e-LHKPN disampaikan oleh Bapak Rachmad Ariesandhy, A.Md ( Admin Instansi Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Probolinggo)

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Nama Jabatan Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang Wajib menyampaikan LHKPN adalah Walikota Probolinggo, Wakil Walikota Probolinggo, Sekretaris Daerah, Pejabat Struktural Eselon II, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Direktur Utama PDAM Kota Probolinggo.

image006

image007

image008

Poling Kepegawaian

Apakah Website Ini Membantu Anda Mendapatkan Informasi Tentang Kepegawaian ?

Ya, Sangat Membantu - 53.6%
Ya, Membantu - 26.2%
Biasa Saja - 10.7%
Tidak, Kurang Membantu - 6%
Sangat Tidak Membantu - 3.6%

Total votes: 84
The voting for this poll has ended on: 31 Mei 2018 - 00:00

Pengunjung Web

841237
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
996
1893
3886
835898
6711
6028
841237

Your IP: 54.162.15.31
Server Time: 2018-09-20 17:45:42

Login Kotak Surat



Kontak Kami

contact

Alamat

: Jl. Mastrip No 120 Kota Probolinggo          

Email

: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon

: (0335) 425077       Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Fax

: (0335) 437004  

Website

: http://bkpsdm.probolinggokota.go.id