Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

fix webSebagai upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo.

Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo, Ir. Gogol Sudjarwo, M.Si. Pada kesempatan tersebut, Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mensosialisasikan kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sehingga diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat memetakan jenis pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat tepat sasaran antara peserta dengan program yang akan dijalankan serta dapat diarahkan kepada kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kegiatan ini kemudian dibuka oleh Wali Kota Probolinggo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, S.Sos., M.Si. Pada kesempatan tersebut Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangannya. Pengembangan kompetensi telah menjadi standar yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi juga menjadi salah satu instrument penting dalam menentukan arah kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara selain instrument kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Keempat instrument tersebut akan sangat berdampak terhadap hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Beliau juga berharap semoga materi yang disampaikan oleh Narasumber dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam proses pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini diikuti oleh 64 orang peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Subbagian Tata Usaha atau yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Adapun yang bertindak sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini, antara lain :

1. Hasyim Asyari, S.Sos., M.Si. selaku Plt. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

2. Adina Fibriani, S.E., M.Ak. selaku Kepala Subbidang Pengembangan Karier pada Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatu

Setelah penyampaian materi, Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini kemudian ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai, Hartatik, S.Sos., M.Si. pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa kesimpulan dan rencana tindak lanjut sebagai hasil kegiatan sebagai berikut :
Dalam rangka membenahi membenahi nilai Indeks Profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di Tahun 2020, khususnya dari Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi, maka langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diharapkan memperhatikan aspek kesejangan Kompetensi Jabatan, Kesenjangan Kinerja, Kebutuhan Organisasi, dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Pendidikan melalui Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar sedangkan Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk klasikal (Pelatihan Kepemimipinan / Teknis / Fungsional / Sosio Kultural, Seminar / Sarasehan, Workshop / Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimtek, Sosialisasi) dan non Klasikal (Coaching, Mentoring, e-Learning, dan sejenisnya) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

a. Sertifikat;

b. Surat Tugas.

4. Apabila dokumen bukti pengembangan kompetensi tidak mencantum jumlah Jam Pelajaran (JP) Kegiatan Pengembangan Kompetensi, maka perhitungan JP Kegiatan Pengembangan Kompetensi akan dikonversi mengacu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan kita sesuaikan dan akan disampaikan melalui surat edaran lebih lanjut;

5. Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah dihimbau :

a. Untuk memberikan dokumen sebagai bukti keikutsertaan peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Contoh sertifikat dapat dilihat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas dan untuk penandatangannya cukup Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara;

b. Menugaskan setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara proporsional dan diberikan surat tugas, karena pengukuran Indeks Profesionalitas adalah Indeks Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil bukan Organisasi Perangkat Daerah;

c. Mengarahkan Pegarai Negeri Sipil di lingkungan instansinya masing-masing untuk langsung menginput secara mandiri bukti pengembangan kompetensi dalam profil diri melalui SIMPEG on Line sedangkan untuk scan sertifikat dilaksanakan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Kepala Subbagian Tata Usaha atau yang membidangi kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk melaporkan secara rutin (setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, misalnya untuk Triwulan I paling lambat pada tanggal 10 April) kegiatan pengembangan kompetensi di Organisasi Perangkat Daerahnya dilampiri dengan dokumen bukti pengembangan kompetensi sebagai dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memverifikasi.

moch@_’97)

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo.
Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo, Ir. Gogol Sudjarwo, M.Si. Pada kesempatan tersebut, Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mensosialisasikan kebijakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sehingga diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat memetakan jenis pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat tepat sasaran antara peserta dengan program yang akan dijalankan serta dapat diarahkan kepada kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kegiatan ini kemudian dibuka oleh Wali Kota Probolinggo yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Budiono Wirawan, S.Sos., M.Si. Pada kesempatan tersebut Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangannya. Pengembangan kompetensi telah menjadi standar yang wajib dimiliki oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi juga menjadi salah satu instrument penting dalam menentukan arah kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara selain instrument kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Keempat instrument tersebut akan sangat berdampak terhadap hasil pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Beliau juga berharap semoga materi yang disampaikan oleh Narasumber dapat meningkatkan pemahaman peserta dalam proses pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini diikuti oleh 64 orang peserta yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Subbagian Tata Usaha atau yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Adapun yang bertindak sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini, antara lain :

1. Hasyim Asyari, S.Sos., M.Si. selaku Plt. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai Arah Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

2. Adina Fibriani, S.E., M.Ak. selaku Kepala Subbidang Pengembangan Karier pada Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatu

Setelah penyampaian materi, Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Indeks Profesionalitas Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo ini kemudian ditutup oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai, Hartatik, S.Sos., M.Si. pada kesempatan tersebut disampaikan beberapa kesimpulan dan rencana tindak lanjut sebagai hasil kegiatan sebagai berikut :
Dalam rangka membenahi membenahi nilai Indeks Profesionalitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo di Tahun 2020, khususnya dari Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi, maka langkah-langkah yang dapat diambil antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diharapkan memperhatikan aspek kesejangan Kompetensi Jabatan, Kesenjangan Kinerja, Kebutuhan Organisasi, dan Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil;

2. Pengembangan kompetensi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. Pendidikan melalui Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar sedangkan Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk klasikal (Pelatihan Kepemimipinan / Teknis / Fungsional / Sosio Kultural, Seminar / Sarasehan, Workshop / Lokakarya, Kursus, Penataran, Bimtek, Sosialisasi) dan non Klasikal (Coaching, Mentoring, e-Learning, dan sejenisnya) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :

a. Sertifikat;

b. Surat Tugas.

4. Apabila dokumen bukti pengembangan kompetensi tidak mencantum jumlah Jam Pelajaran (JP) Kegiatan Pengembangan Kompetensi, maka perhitungan JP Kegiatan Pengembangan Kompetensi akan dikonversi mengacu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan kita sesuaikan dan akan disampaikan melalui surat edaran lebih lanjut;

5. Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah dihimbau :

a. Untuk memberikan dokumen sebagai bukti keikutsertaan peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Contoh sertifikat dapat dilihat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas dan untuk penandatangannya cukup Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara;

b. Menugaskan setiap pegawai untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara proporsional dan diberikan surat tugas, karena pengukuran Indeks Profesionalitas adalah Indeks Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil bukan Organisasi Perangkat Daerah;

c. Mengarahkan Pegarai Negeri Sipil di lingkungan instansinya masing-masing untuk langsung menginput secara mandiri bukti pengembangan kompetensi dalam profil diri melalui SIMPEG on Line sedangkan untuk scan sertifikat dilaksanakan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Kepala Subbagian Tata Usaha atau yang membidangi kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk melaporkan secara rutin (setiap triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, misalnya untuk Triwulan I paling lambat pada tanggal 10 April) kegiatan pengembangan kompetensi di Organisasi Perangkat Daerahnya dilampiri dengan dokumen bukti pengembangan kompetensi sebagai dasar bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk memverifikasi.

moch@_’97)

Poling Kepegawaian

Apakah Website Ini Membantu Anda Mendapatkan Informasi Tentang Kepegawaian ?

Ya, Sangat Membantu - 53.6%
Ya, Membantu - 26.2%
Biasa Saja - 10.7%
Tidak, Kurang Membantu - 6%
Sangat Tidak Membantu - 3.6%

Total votes: 84
The voting for this poll has ended on: 31 Mei 2018 - 00:00

Pengunjung Web

000731946
Today
Yesterday
This Week
Last Week
All days
1164
357
1521
5165
731946

Your IP: 3.226.245.48
Server Time: 2020-08-03 18:21:20

Login Kotak Surat



Kontak Kami

contact

Alamat

: Jl. Mastrip No 120 Kota Probolinggo          

Email

: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon

: (0335) 425077       Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Fax

: (0335) 437004  

Website

: http://bkpsdm.probolinggokota.go.id