KEPALA BKPSDM KOTA PROBOLINGGO 2
MOBIL LAYANAN TASPEN

e-kinerja

simpeg-new

Diseminasi Layanan Kesejahteraan dan Pembekalan bagi PNS yang mendekati BUP

fixMasa pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil dihadapkan pada suatu kondisi yang bukan saja terkait soal manajemen waktu, dimana semula padat dengan pekerjaan menjadi sedemikian longgar, namun demikian juga terkait dengan masalah psikologi, yaitu kesiapan mental dan kemampuan untuk mengatur kebutuhan finansial yang senantiasa bergerak dinamis. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki Batas Usia Pensiun dapat lebih meluangkan waktunya dengan keluarga meskipun secara produktivitas tidak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bagi keluarganya. Dengan demikian, dalam proses manajemen kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil harus memiliki bekal untuk menghadapi masa-masa pensiun, dimana secara tidak langsung mampu meminimalisir munculnya post power sydrome. Gejala post power syndrome ini apabila tidak dikelola secara baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan mendekati pensiun akan berdampak negatif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan manakala tidak ada persiapan sebelumnya. Guna menyikapi hal tersebut, maka diperlukan adanya eksistensi diri yang harus tetap dijaga sehingga dapat terus berkarya dan produktif. Terlebih lagi dengan adanya tuntutan reformasi birokrasi, dimana setiap Aparatur Sipil Negara dituntut untuk harus dapat mengubah pola pikir yang lama menjadi lebih maju, profesional, dan inovatif sehingga dapat menerima perubahan dengan manajemen diri yang baik.

Selengkapnya...

Video Pengangkatan Tenaga Honorer, P3K, dan Pegawai Non-PNS Hoaks

20200227 - Hoax

Beredarnya video dengan caption Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengangkat seluruh tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS pada Februari 2020 tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menegaskan bahwa informasi yang tertulis pada caption video tersebut tidak benar.
“Video tersebut menampilkan informasi hoaks,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Kamis (27/02).
Atmaji menegaskan bahwa hingga saat ini Kementerian PANRB tidak pernah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer, PPPK, dan Pegawai Non-PNS. “Video tersebut dipastikan hoaks serta berisi informasi yang tidak benar,” tegasnya.
Video dengan durasi 4 menit 22 detik itu menampilkan suasana rapat dengan pimpinan rapat yang membacakan narasi yang diperkirakan keputusan yang dimaksud. Video tersebut juga memuat keterangan yang menyertai dan berbunyi, “Alhamdulillah Keputusan Menpan terbaru Februari 2020 seluruh honorer, P3K dan Pegawai Non PNS akan diangkat menjadi PNS minimal 12 tahun masa kerja.”
Atmaji menyampaikan bagi masyarakat yang menerima video tersebut agar tidak percaya dan tidak menyebarluaskan video yang berisi informasi hoaks tersebut. Penyebarluasan video hoaks tersebut dapat dikenai Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.”
Masyarakat cukup diresahkan dengan adanya video tersebut. Untuk itu, Kementerian PANRB tidak tinggal diam dan telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwenang untuk menelusuri pembuat dan penyebar video tersebut. “Kami telah melaporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.
Jika terdapat pernyataan terkait kebijakan perihal aparatur negara dan seleksi CPNS, dapat langsung menghubungi Media Center Kementerian PANRB yang dapat dihubungi melalui nomor (+6221) 7398381-89 atau melalui email di  Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

(source : https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/video-pengangkatan-tenaga-honorer-p3k-dan-pegawai-non-pns-hoaks)

 

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo

rapat bkpsdm

Peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo adalah seluruh karyawan dan karyawati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo sebanyak 45 (empat puluh lima) orang. Narasumber pada kegiatan ini adalah :

  1. Narasumber dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Cq. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (GALUH RETNO WIDOWATI, S.E., M.S.A.) dengan membawakan materi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Penatausahaan);
  2. Narasumber dari Inspektorat Kota Probolinggo (SUWIGNYO WIDODO,S.T.) beserta dengan membawakan materi Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Narasumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kota Probolinggo (FUAD AAN SYAH, S.Kom. dan TEGUH IMANTOKO, S.Kom.) dengan membawakan materi Pengadaan Barang / Jasa tentang Non Tender dan Pencatatan beserta Aplikasi dan Peraturan Perundang – undangan.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetensi seluruh karyawan – karyawati perihal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan kebijakan keuangan yang berlaku serta upaya penerapan 100% transaksi non tunai, pengawasan pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo.

Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo

Sebanyak 115 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo hasil rekrutmen dari Jalur Umum dan Honorer Kategori II Tahun 2018 mengikuti Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020.

pengambilan sumpah PNS

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, S.Pd., M.M., M.HP. selaku Pejabat yang Berwenang Mengambil Sumpah/Janji pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil itu merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam tata kelola administrasi kepegawaian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana pada kedua ketentuan tersebut telah diamanahkan bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.

Selengkapnya...

LOGO copy 3

PI

sakip

Poling Kepegawaian

Apakah Website Ini Membantu Anda Mendapatkan Informasi Tentang Kepegawaian ?

Ya, Sangat Membantu - 53.6%
Ya, Membantu - 26.2%
Biasa Saja - 10.7%
Tidak, Kurang Membantu - 6%
Sangat Tidak Membantu - 3.6%

Total votes: 84
The voting for this poll has ended on: 31 Mei 2018 - 00:00

Pengunjung Web

000699721
Today
Yesterday
This Week
Last Week
All days
72
202
1384
2676
699721

Your IP: 18.206.187.81
Server Time: 2020-06-05 09:48:21

Login Kotak Surat



Kontak Kami

contact

Alamat

: Jl. Mastrip No 120 Kota Probolinggo          

Email

: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Telepon

: (0335) 425077       Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Fax

: (0335) 437004  

Website

: http://bkpsdm.probolinggokota.go.id