Terkini
Ananlisis Kebutuhan Diklat Tahun 2014 (bagian 1)
admin_bkpsdm
Berita BKPSDM
Tiada sesuatu di dunia ini tercipta tanpa adanya proses yang mengawalinya terlebih dahulu, sebagaimana Tuhan menciptakan seorang anak manusia melalui fase yang bertingkat-tingkat dari keluarnya sperma, darah, janin, dan terlahir sebagai bayi. Pemahaman tentang adanya proses-proses dalam terciptanya segala sesuatu tersebut menjadi penting manakala ingin membahas dalam lingkup kediklatan. Suatu langkah yang digunakan untuk memetakan peningkatan kompetensi aparatur.
Permasalahan yang sering dialami di jajaran Pemerintahan di Lingkungan Kota Probolinggo adanya kesenjangan antara kompetensi individu dengan kebutuhan organisasi. Sehingga setiap kelembagaan diklat (Badan Kepegawaian Daerah) perlu melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Need Analys (TNA).
Selain itu, para peserta juga diarahkan untuk dapat merancang analisis kebutuhan diklat dengan merumuskan masalah dan tujuannya melalui model-model analisis kebutuhan diklat.
Terkait diklat pelayanan publik, di era reformasi dikehendaki adanya berbagai kemudahan, tanpa mengurangi persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yang disebabkan birokrasi pada masa lalu yang kurang baik ujar Kabid Diklat BKD Kota Probolinggo.
Mesti diketahui bahwa Diklat (pendidikan dan pelatihan) merupakan suatu sistem yang saling terkait di antara komponen-komponennya guna optimalisasi pencapain tujuan kediklatannya. Dalam teori manajemen diklat, komponen yang saling terkait adalah analisis kebutuhan diklat sebagai bentuk perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi. Komponen-komponen itu membentuk suatu lingkaran yang disebut dengan “training wheel”, yang menggambarkan urutan atau tahapan dalam pelaksanaan program diklat.
Dalam tahapan awal, AKD memiliki peranan yang amat strategis untuk menentukan apakah program diklat tertsebut benar-benar dibutuhkan organisasi atau tidak. AKD akan mendeskripsikan kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi oleh diklat baik pada level individu, unit maupun organisasi. Kemampuan menganalisis ini pada akhirnya melahirkan rekomendasi apakah penataan itu harus melalui kediklatan, atau penataan dilakukan terhadap budaya kerja unit organisasi, atau justru dari struktur organisasi yang tidak efektif.
Kegiatan Analisa Kebutuhan Diklat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- Inventarisasi Kebutuhan Diklat
Dikirimkan Data Isian pada tanggal 07 Januari 2014 kepada Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Pada Data Isian ini membahas tata cara pengisian form (AKD terlampir) dan ruang lingkup kediklatan. Masing-masing SKPD menyusun kebutuhan kediklatan sesuai prioritas berdasarkan dari observasi, kebijakan pimpinan dan dokumen laporan yang ada di SKPD. Form yang sudah terisi dikembalikan ke badan Kepegawaian Daerah untuk diadakan rekapitulasi dengan hasil sebagaimana terlampir. - Pertemuan Lanjutan
Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang diadakan pada tanggal 20 Januari 2014 bertempat di Ruang Pertemuan Sabha Bhina Praja Pemerintah Kota Probolinggo yang diikuti oleh Kasubag Program / Kasubag TU dari seluruh SKPD, pada pertemuan ini disampaikan hasil rekapitulasi kebutuhan diklat seluruh SKPD yang menjadi prioritas atau dominan yaitu :- DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
- DIKLAT KEPEMIMPINAN
