(lanjutan dari AKD bag 1...)
A. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL
Tiada sesuatu di dunia ini tercipta tanpa adanya proses yang mengawalinya terlebih dahulu, sebagaimana Tuhan menciptakan seorang anak manusia melalui fase yang bertingkat-tingkat dari keluarnya sperma, darah, janin, dan terlahir sebagai bayi. Pemahaman tentang adanya proses-proses dalam terciptanya segala sesuatu tersebut menjadi penting manakala ingin membahas dalam lingkup kediklatan. Suatu langkah yang digunakan untuk memetakan peningkatan kompetensi aparatur.
Permasalahan yang sering dialami di jajaran Pemerintahan di Lingkungan Kota Probolinggo adanya kesenjangan antara kompetensi individu dengan kebutuhan organisasi. Sehingga setiap kelembagaan diklat (Badan Kepegawaian Daerah) perlu melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau Training Need Analys (TNA).
Selain itu, para peserta juga diarahkan untuk dapat merancang analisis kebutuhan diklat dengan merumuskan masalah dan tujuannya melalui model-model analisis kebutuhan diklat.
Terkait diklat pelayanan publik, di era reformasi dikehendaki adanya berbagai kemudahan, tanpa mengurangi persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan yang disebabkan birokrasi pada masa lalu yang kurang baik ujar Kabid Diklat BKD Kota Probolinggo.
Mesti diketahui bahwa Diklat (pendidikan dan pelatihan) merupakan suatu sistem yang saling terkait di antara komponen-komponennya guna optimalisasi pencapain tujuan kediklatannya. Dalam teori manajemen diklat, komponen yang saling terkait adalah analisis kebutuhan diklat sebagai bentuk perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi. Komponen-komponen itu membentuk suatu lingkaran yang disebut dengan “training wheel”, yang menggambarkan urutan atau tahapan dalam pelaksanaan program diklat.
PT TASPEN (PERSERO) adalah BUM
N yang ditugaskan Pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial dan pembayaran pensiun pegawai negeri sipil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri / peserta dan keluarganya, baik pada saat masi aktif maupun setelah pensiun. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi dari PT Taspen yakni “Menjadi Pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya” sedangkan Misi dari PT. Taspen adalah “Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara profesional dan akuntabel berlandaskan integritas dan etika yang tinggi”.
Pada tanggal 26 Maret 2014, PT TASPEN (Persero) bersama Pemerintah Kota Probolinggo mengadakan Sosialisasi Layanan yang dihadiri oleh Kasubag TU Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebanyak 41 orang dan PNS menjelang Purna Tugas sebanyak 52 orang. Dari PT TASPEN (Persero) dihadiri oleh Kepala PT TASPEN (Persero) Cabang Malang dan beberapa orang staf.
Kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi CPNS yang diselenggarakan pada hari ini dimaksudkan untuk menginformasikan sekaligus mentransformasikan pengetahuan bidang penyelenggaraan pemerintahan, seperti disiplin aparatur, hak-hak dan kewajiban PNS, etika birokrasi, dan larangan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
CPNS atau PNS merupakan unsur aparatur negara yang pada nantinya menjadi tumpuan dan harapan pemerintah untuk melaksanakan program-program pemerintah sehingga mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Hal tersebut merupakan amanat dan tanggung jawab yang besar serta bukanlah pekerjaan yang mudah, dan dipastikan para PNS memegang peran penting dalam kendali pemerintahan daerah di masa mendatang. Untuk itu, diperlukan bekal bagi CPNS yang menyangkut tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan bekal tersebut diharapkan nantinya CPNS dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik terutama dalam membina hubungan baik antara sesama rekan kerja maupun dengan pimpinan dan utamanya dengan masyarakat.
Disiplin aparatur merupakan materi dasar yang harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh aparatur. Karena dengan disiplin kerja yang tinggi, segala tugas akan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Dengan disiplin kita akan dapat menghargai segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri. Di samping disiplin sebagai landasan bekerja dalam dunia pemerintahan, diperlukan bekal suatu etika dalam pemerintahan yakni etika birokrasi sebagai landasan moral berinteraksi dalam bekerja. Hal-hal tersebut diperlukan sebagai bahan untuk bekal dalam bekerja secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu selain pembekalan dalam ruangan ini, besok pagi saudara-saudara juga akan dikenalkan tentang peraturan baris berbaris yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan responsibilitas. Pengetahuan tersebut penting untuk diketahui sebagai modal pembentukan sikap dan mental dalam lingkungan kedinasan.
SURAT EDARAN
Perihal : Kelengkapan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hak pensiun tahun 2014
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 serta Surat Edaran BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan ini dimohon segera mengusulkan berkas usulan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS di instansi Saudara paling lambat tanggal 15 Pebruari 2013, dengan melampirkan :
SURAT EDARAN
Perihal : Kelengkapan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hak pensiun tahun 2016
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 serta Surat Edaran BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan ini berkas usulan pensiun yang sudah diajukan pada tahun 2013 kami kembalikan dan dimohon segera mengusulkan kembali berkas usulan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS di instansi Saudara paling lambat tanggal 15 Mei 2015, dengan melampirkan :
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah suatu studi yang sistematis dan sistemik dalam usaha pengambilan keputusan mengenai dilakukannya suatu diklat atau non-diklat di masa yang akan datang, dengan memanfaatkan data dan pemikiran dari berbagai sumber, sehingga keputusan yang diambil lebih produktif. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) merupakan serangkaian kegiatan untuk menemukan masalah-masalah yang timbul di suatu lembaga / organisasi guna menentukan perlu/tidaknya suatu kegiatan diklat untuk mengatasi masalah-masalah dalam organisasi/lembaga tersebut.
Terminologi yang terkait dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat) ini, yaitu Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD). Kesemuanya mengungkapkan masalah kebutuhan diklat, dimana Analisis Kebutuhan Diklat merupakan proses pengungkapan kebutuhan diklat pada tingkat jabatan, sedangkan Identifikasi Kebutuhan Diklat adalah proses pengungkapan kebutuhan diklat pada tingkat organisasi.
BKD Kota Probolinggo telah memiliki dan mengoperasikan anjungan mandiri yang berisi data PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Anjungan tersebut merupakan layanan penyajian data yang sudah menggunakan layanan touchscreen. Langkah untuk mengoperasikan anjungan mandiri ini dimaksudkan untuk pembangunan data dan penyajian informasi kepegawaian yang valid dan terpercaya, dengan harapan pengembangan sumber daya aparatur akan semakin terarah sesuai dengan data dan informasi pegawai yang ada.
Setiap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dapat mengakses anjungan mandiri ini, cukup dengan memasukkan NIP seorang PNS yang ingin dilihat datanya maka data PNS yang bersangkutan dapat tampil. Data-data pegawai yang ditampilkan adalah sebagai berikut :
