PENGUMUMAN

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BONDOWOSO

Pengumuman lengkap beserta persyaratan administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bondowoso dapat didownload pada link di bawah ini.
1. Pengumuman
2. Pakta Integritas
3. Daftar Riwayat hidup
4. Contoh Surat Lamaran

Sumber: bkd.bondowosokab.go.id

Berikut Ini Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-PUPNS Tahun 2015

1. Brosur PUPNS
2. Buku Manual User
3. Buku Manual Admin
4. Buku Manual Helpdesk

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian kepada para PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo telah meluncurkan program SMS Broadcast.

Pelayanan ini memberikan akses kepada PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mendapatkan informasi dari layanan-layanan kepegawaian. Informasi yang dikirim dari layanan ini meliputi sms ucapan selamat ulang tahun, informasi kenaikan pangkat, informasi mutasi jabatan, serta informasi kepegawaian lainnya.

Nama resmi pengirim yang tercantum pada layanan SMS broadcast adalah “BKD PROB”, sedangkan nomor handphone penerima diambil dari nomor handphone pegawai pada database kepegawaian. Untuk itu bagi pegawai yang belum mendaftarkan nomor handphonenya ke BKD silahkan registrasi untuk memperoleh pelayanan SMS. Selain itu setiap perubahan nomor HP diharapkan segera registrasi ulang.

 Syarat dan Ketentuan :

1. Layanan SMS Broadcast ini hanya ditujukan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Silahkan Registrasi no HP anda dengan mengetik : REGNIP_ANDA kirim ke 0822 444 700 44; Contoh : REG 197602112012021002;
3. NIP yang diregistrasi adalah NIP Baru format 18 digit;
4. Setiap PNS hanya bisa registrasi 1 nomor HP, demikian pula sebaliknya 1 nomor HP hanya bisa register 1 NIP;
5. Jika terjadi perubahan No HP Anda, silahkan registrasi ulang seperti cara no.2;
6. Silahkan menyebar luaskan informasi ini pada rekan PNS yang lain.

Diharapkan dengan adanya pelayanan sms ini akan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi kepegawaian dari BKD.

Berkenaan dengan Program Percepatan Layanan Dasar Publik (Quick WIns) yang diluncurkan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tanggal 10 Februari 2014, PT TASPEN berencana menggelar aksi Quick Wins :

1. Percepatan prosedur penyelesaian klaim (Layanan satu jam)
2. Mobil layanan Taspen (Mobtas)

Terkait rencana Mobil Layanan Taspen yang bertujuan untuk mendekatkan layanan Taspen kepada para PNS, maka PT. Taspen akan melaksanakan kegiatan tersebut di wilayah Kota Probolinggo dengan lokasi dan Jadwal sebagai berikut :

PENGUMUMAN

TENTANG

Seleksi Penerimaan Capra IPDN Tahun 2014

Dengan hormat diberitahukan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tahun 2014 membuka kesempatan bagi putera/puteri Warga Negara Repulik Indonesia untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN
   1. Persyaratan Pelamar/Calon Peserta Seleksi, meliputi:
      • Warga Negara Indonesia;
      • Usia peserta seleksi per tanggal 1 Desember 2014 berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
      • Nilai rata-rata Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah minimal 7,00 (tujuh koma nol nol) dengan tahun kelulusan 2012, 2013 dan 2014;
      • Tinggi badan pelamar pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm;
      • Tidak bertato atau bekas tato dan bagi pelamar pria tidak ditindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat;
      • Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak sesuai dengan unsur pemeriksaan kesehatan;
      • Belum pernah menikah/kawin, hamil/melahirkan dan sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
      • Bersedia mentaati segala peraturan kehidupan Praja dan bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah dikarenakan mengundurkan diri, diberhentikan dan/atau melanggar peraturan pendidikan; dan
      • Siap diberhentikan jika melakukan tindakan kriminal, mengkonsumsi dan atau menjualbelikan narkoba, melakukan perkelahian, pemukulan, pengeroyokan dan melakukan tindakan asusila berdampak hukum atau tidak;

Download Pengumuman IPDN 2014 Selengkapnya

Download Blangko Formulir Pendaftaran IPDN 2014

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. (Kepmenpan 66/KEP/M.PAN/2003). Selanjutnya pada peraturan yang sama pada pasal 4 dinyatakan bahwa tugas pokok pranata komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, , mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
Jelas bahwa definisi Pranata Komputer (Prakom) di sini ialah definisi fungsional. Dan jelas pula bahwa fungsi prakom ialah seperti tersebut diatas. Kalau disingkat (supaya gampang diingat), garis besar fungsi tersebut ialah fungsi operator, teknisi, pengembangan (rekayasa), analisa, dan perencanaan.
Fungsi operator ialah fungsi yang langsung menghasilkan keluaran yang nyata, praktis, dan hasilnya bisa dilihat dan langsung dirasakan dengan mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya ialah entri data, menulis dan mencetak surat.
Fungsi teknisi ialah fungsi yang berhubungan dengan perbaikan perangkat keras. Misalnya, menemukan atau membuat node jaringan baru, pemasangan sistem komputer, pembersihan virus, instalasi program. Hasil yang diharapkan ialah lembaga bisa lebih menghemat biaya reparasi,instalasi, dan pengadaan. Oleh karenanya biaya pengadaan perangkat komputer bisa menjadi lebih rendah karena bisa memilih yang belum berisi sistem operasi. Karena seorang prakom tentu mempunyai kemampuan memasang sistem operasi suatu perangkat komputer.

Setelah lebih dari 30 tahun akhirnya formula tentang penilaian pekerjaan PNS berubah.Sebelumya penilaian kinerja PNS diatur dengan PP nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Dalam PP tersebut penilaian pekerjaan PNS hanya dinilai dari perilaku kerja saja. Aturan tersebut pada pelaksanaannya terkesan hanya formalitas hanya dibutuhkan ketika seorang PNS akan memproses kenaikan pangkatnya atau proses pensiun maupun proses kepegawaian lainnya.
Sebetulnya aturan dalam PP tersebut adalah baik, dimana unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan PNS sudah mencakup semua aspek dalam perilaku dan kinerja seorang PNS. Namun dalam perkembangannya ketika kinerja PNS adalah berbasis sistem prestasi kerja maka diperlukan alat ukur baru bagi kinerja PNS yang dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitas dan kualitas pekerjaan dengan sasaran akhir adalah capaian hasil kerja maka diperlukan regulasi baru yang akan mengukur rapor PNS tiap tahun.
PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS merupakan jawaban akan sebuah instrumen penilaian evaluasi kerja PNS yang dapat diukur secara obyektif, transparan dan akuntabel. PP ini seorang PNS diharuskan untuk membuat sasaran kerja pegawai (SKP) pada awal tahun. Ini berarti bahwa setiap PNS diharuskan mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan kata lain bahwa setiap PNS harus mempunyai pekerjaan yang jelas yang dapat diukur dan dinilai target kinerjanya. Perilaku PNS yang pada aturan sebelumya mempunyai bobot penilaian mutlak, dalam aturan baru ini hanya memiliki bobot 40% yang 60 % adalah aspek capaian kinerja (sasaran kerja pegawai). namun ada yang menarik dari salah satu unsur capaian kinerja ini yaitu aspek orientasi pelayanan,

(lanjutan dari AKD bag 2...)

B. DIKLAT KEPEMIMPINAN

• Diklat Pim IV dengan jumlah sasaran 331 Orang dan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD terdapat 25 yang memenuhi TMT eselon tertinggi, yang menjadi sasaran dalam proses AKD adalah 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Adapun hasil pendataan dan seleksi didapatkan 15 calon peserta yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yakni sebagai berikut :
  
  
  Read more ...