Sebanyak 30 Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan II BPSDM Provinsi Jawa Barat melaksanakan Benchmarking to Best practice di Kota Probolinggo, Rabu (22/03) Rombongan di terima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo  di Ruang Sabha Bina Praja Pemerintah Kota Probolinggo.
Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Drs. H. Johny Haryanto, M.Si. memaparkan berbagai macam keunggulan yang ada di Kota Probolinggo baik potensi alam dan penghargaan-penghargaan yang sudah diraih oleh Pemerintah baik dibidang Pemerintahan, Kesehatan, Lingkungan, Pendidikan dll.
Di akhir sambutannya Drs. Johny Haryanto, M.Si. mengucapkan terimakasih atas kepercayaan BPSDM Provinsi Jawa Barat yang berkeinginan melaksanakan Benchmarking to Best practice di Pemerintah Kota Probolinggo dengan lokus BPSDM, DLH dan Dinas Kesehatan Kota Prbolinggo, semoga apa yang didapat di masing masing lokus dapat bermanfaat bagi Peserta Diklat PIM Tk. IV Angkatan II Provinsi Jawa Barat.

Senin, Tanggal 20 Maret 2017, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo mengadakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Kegiatan ini diselenggarakan dengan rangka mewujudkan tersedianya indikator kualitas PNS yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data. Salah satu tujuan Undang-undang ASN adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional. Untuk melihat sampai sejauh mana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN sebagai salah satu cara untuk mengukur kualitas ASN.

Gelaran Semarak Pagi Kecamatan (SPK) di awal Tahun 2017 digelar untuk pertama kalinya di Bulan Maret 2017 tepatnya tanggal 5 Maret 2017. Gelaran SPK kali ini mengambil lokasi di Kecamatan Wonoasih dimana acara dilaksanakan di jalan Mastrip tepatnya pertigaan pasar sapi sampai utara perempatan Wonoasih. Wali Kota Probolinggo Hj. RUKMINI, SH. M.Si, dalam kesempatan ini membuka secara resmi acara yang diadakan rutin dengan memukul gong dimana sebelumnya Ibu Wali Kota memberikan sambutannya.
Tema yang diangkat pada gelaran SPK kali ini adalah “Mewujudkan Masyarakat Kota Probolinggo yang Sehat, Mandiri, Kreatif, dan Produktif melalui Budaya Internet Sehat, Aman dan Bijak”. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo merupakan salah satu SKPD dari 28 SKPD yang turut meramaikan gelaran SPK Pertama kali ini.

Acara diklat yang telah dimulai tanggal 23 Januari 2017 di Pangkalan TNI AL Malang telah selesai dilaksanakan. Dalam sambutannya pada saat itu Ibu Walikota Probolinggo Hj Rukmini M.Si menyampaikan beberapa hal salah satunya adalah dalam rangka pembinaan dan penegakan perda/ perkada, polisi pamong praja diharapkan selalu menampilkan performa professional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. maka dari itu, segenap Aparat Pol PP diharapkan menjadi Aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan.
Dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap Anggota Pol PP senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan hak azasi manusia.
Sikap Arogan dari Anggota Sat Pol PP yang menurut pandangan masyarakat sering diperlihatkan pada saat menjalankan perannya, sudah saatnya untuk ditinggalkan dan lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif, edukatif dan Humanis, agar terwujud anggota sat pol pp yang menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat segera diraih.

"Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo mengucapkan Terima Kasih Atas Penghargaan yang diberikan, Semoga bisa menjadi motivasi bagi kami dalam pengelolaan dan pengembangan website ini menjadi lebih baik lagi"

Seleksi administrasi dalam rangkaian kegiatan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017 telah selesai dilaksanakan dan saat ini telah memasuki tahap persiapan penyusunan makalah.

Hari ini Kamis 09 Februari 2016 Sebanyak 29 pejabat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti kegiatan pengarahan teknis penyusunan makalah dan assessment test di gedung Sabha Bina Praja Pemkot Probolinggo.

Selanjutnya Peserta Seleksi Terbuka akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Makalah yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 10 Pebruari 2017 di Gedung yang sama.

Senin Tanggal 06 Februari 2017 bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo menyelenggarakan Acara Pengukuhan Pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017.

Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah dalam rangka menindaklanjuti Adanya perubahan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Probolinggo menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Probolinggo dan juga Penataan kelembagaan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Probolinggo, dimana telah dilaksanakan pula proses penggabungan (merger) sekolah khususnya bagi sekolah di jenjang sekolah dasar dari 11 (sebelas) sekolah yang digabungkan menjadi 4 (empat) sekolah.

Implementasi UU no. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah memiliki implikasi serius bagi pelayanan publik di daerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Namun demikian yang paling utama dalam menentukan kompetensi aparatur daerah adalah kemampuan sumber daya manusia daerah tersebut dan yang lebih spesifik lagi justru sumber daya manusia pemerintah daerah.
Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota. Satpol PP merupakan unit kerja yang tidak memiliki privilege untuk mempertanyakan validitas suatu kebijakan kepada pimpinan daerah. Target mereka adalah melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai ketertiban sipil.